Peringati Hari Kartini, Ketua Bawaslu Kota Cirebon Tekankan Penguatan Kapasitas Perempuan dalam Demokrasi

CIREBON — Dalam memperingati Hari Kartini, Bawaslu Kota Cirebon berkolaborasi dengan Bawaslu Jakarta Barat dan Bawaslu Kota Bekasi menyelenggarakan diskusi daring dengan tajuk “Refleksi Perjuangan Perempuan dan Proyeksi Keterlibatannya dalam Penguatan Demokrasi Partisipatif di Indonesia”, Rabu (22/4/2026). 

Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Devi Siti Sihatul Afiah, S.H., S.Pd.I., M.Pd., berkesempatan menjadi salah satu pemateri dalam kegiatan yang fokus mendiskusikan semangat dan tantangan perempuan dalam kehidupan demokrasi tersebut. Ia menyoroti berbagai problem yang dihadapi perempuan dalam ruang publik dan politik, terutama berkaitan dengan warisan budaya patriarki yang sayangnya masih terpelihara.

Budaya patriartki tersebut membatasi mobilitas dan partisipasi politik perempuan yang akhirnya berdampak pada rendahnya partisipasi perempuan dalam politik formal. “Kartini telah membuka jalan sejak lebih dari satu abad lalu, namun hingga kini perempuan masih menghadapi berbagai hambatan. Persoalan perempuan adalah persoalan kemanusiaan yang harus diperjuangkan bersama oleh seluruh elemen,” ujar Devi.

Menurutnya perlu dilakukan beberapa langkah strategis dalam menghadapi tantangan tersebut. “Pendidikan kesetaraan gender, mendukung terbentuknya regulasi berkedilan gender, membangun komunitas kesadaran adil gender, dan pelibatan tokoh masyarakat serta tokoh agama  dapat menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran kolektif,” tambah Devi.  

Menurut Devi, keterlibatan perempuan dalam ruang publik dan pengawasan pemilu sangat bergantung pada peningkatan kompetensi. Ia menekankan bahwa integritas, pengetahuan, dan empati merupakan fondasi utama yang wajib dimiliki perempuan untuk berkontribusi secara maksimal.

Sementara itu, Fitrani, Anggota Bawaslu Jakarta Barat, menegaskan bahwa semangat Kartini, terutama berpikir kritis dan berbasis literasi, sangat relevan bagi pengawas pemilu saat ini. Ia menekankan bahwa pengawas perempuan harus mampu membaca realitas secara objektif, bekerja berdasarkan data, serta berani menyuarakan kebenaran demi menjaga integritas di lapangan.

Di sisi lain, Vidya Nurrul Fathia, Ketua Bawaslu Kota Bekasi, menyoroti pentingnya keterlibatan aktif perempuan sebagai penyelenggara pemilu melalui kebijakan afirmatif 30%. Menurutnya, perempuan harus menjadi aktor demokrasi yang cerdas dengan literasi politik mumpuni agar mampu menangkal hoaks, menolak politik uang, serta mendorong tata kelola lembaga yang inklusif dan bebas diskriminasi sesuai regulasi Bawaslu.

Melalui agenda ini, Bawaslu berkomitmen meningkatkan kapasitas perempuan dan membangun jaringan pengawas berbasis komunitas. Dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana edukasi, langkah ini diharapkan mampu mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif serta berintegritas bagi seluruh lapisan masyarakat. (Humas Bawaslu Kota Cirebon)