Bawaslu Jabar Adakan Supervisi Peningkatan Kapasitas Divisi Hukum

CIREBON (18/4) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mengadakan program/kegiatan Supervisi dan Peningkatan Kapasitas Divisi Hukum dalam Fasilitasi Dukungan Analisis dan Kajian Hukum di Bawaslu Kota Cirebon. Acara tersebut diikuti oleh seluruh Pimpinan dan Sekretariat Bawaslu Kota Cirebon. Peran divisi hukum dalam proses fasilitasi dukungan penyiapan analisis dan kajian hukum menjadi penting sebagai bentuk implementasi tugas divisi hukum sebagaimana amanat Pasal 15, Pasal 24 dan Pasal 25 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan. Hadir dalam acara tersebut Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin H. Yusup Kurnia, S.IP., S.H. beserta Tim Supervisi Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Dalam supervisi tersebut, Yusup Kurnia memberikan arahan dan bimbingan kepada Divisi Hukum Bawaslu Kota Cirebon serta memberikan gambaran terkait tugas pokok fungsi Divisi Hukum. “Divisi Hukum itu cukup banyak tugasnya dalam dukungan fasilitasi analisis dan kajian hukum untuk menunjang kerja-kerja pengawasan dan penegakan hukum Pemilu/Pemilihan”, ujarnya. Ia menjelaskan lebih lanjut tugas yang pertama adalah sosialisasi regulasi hukum, yang kedua bantuan hukum, ketiga pemberian keterangan PHPU di Mahkamah Konstitusi, serta yang keempat yaitu analisis hukum.

Pada acara tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat memberikan arahan dan bimbingan kepada Divisi Hukum Bawaslu Kota Cirebon terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Hukum dalam dukungan fasiltasi analisis dan kajian hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta memberikan pemahaman kepada Divisi Hukum Bawaslu Kota Cirebon terhadap fungsi kerjanya. Pada supervisi tersebut juga dilaksanakan simulasi penulisan legal opinion. menutup acara, Ketua Bawaslu Kota Cirebon Mohammad Joharudin, S.Pd., M.Pd. mengatakan, “Banyak hal yang didapat dalam supervisi ini salah satunya materi dan pengayaan dari tim supervisi Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu dalam melakukan fasilitasi dukungan analisis dan kajian hukum”. (Sri Rahayu Dinningrum)

Editor: Febrian Ramadhan Nugroho