Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kota Cirebon Mengikuti Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Bawaslu

Bawaslu Kota Cirebon Mengikuti Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Bawaslu

Bawaslu Kota Cirebon Mengikuti Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Bawaslu 

CIREBON – Anggota Bawaslu Kota Cirebon, Mohamad Joharudin, S.Pd., M.Pd., bersama Nurul Fajri, S.Pd.I., M.I.Kom., serta didampingi Plh. Koordinator Sekretariat, Dody Saleh Wahyudin, A.Md., turut hadir menyaksikan agenda Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bawaslu Tahun Anggaran 2024 Tahap I, Selasa (1/7/2025). Kegiatan ini merupakan momen penting dalam penguatan kelembagaan dan profesionalisme jajaran Bawaslu.

Sebanyak 9 orang Staf Sekretariat Bawaslu Kota Cirebon resmi dilantik dalam kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Pelantikan ini diikuti oleh total 4.360 peserta dari berbagai daerah dan digelar secara hybrid, yaitu gabungan antara luring (offline) dan daring (online), menyesuaikan dengan kondisi dan lokasi masing-masing.

Dalam sambutannya, jajaran Bawaslu Kota Cirebon menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan komitmen para pegawai yang telah resmi menjadi bagian dari aparatur pemerintah melalui skema PPPK. Mereka diharapkan mampu meningkatkan kinerja sekretariat serta memperkuat sistem pengawasan pemilu yang transparan, profesional, dan berintegritas.

Pelantikan ini juga menjadi simbol peralihan status kepegawaian yang membawa tanggung jawab lebih besar dalam mendukung tugas dan fungsi Bawaslu. Para pegawai yang dilantik telah melalui proses seleksi ketat sesuai dengan ketentuan nasional dan diharapkan segera beradaptasi dengan ritme kerja kelembagaan.

Dengan bertambahnya personel PPPK, Bawaslu Kota Cirebon optimistis dapat semakin optimal dalam menjalankan peran strategisnya, terutama dalam menyongsong tahapan pemilu dan pilkada mendatang. Sinergi antara pengawas, staf, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal.