Perkuat Literasi dan Transparansi PAW, Bawaslu Kota Cirebon Hadiri Sosialisasi KPU
|
CIREBON — Anggota Bawaslu Kota Cirebon, Mohamad Joharudin, S.Pd., M.Pd., menghadiri kegiatan Sosialisasi Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten/Kota serta Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB) Semester II Tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Kota Cirebon tersebut berlangsung di Aproov Coffee, Selasa (10/11/2026).
Penyelenggaraan acara ini dimaksudkan sebagai langkah strategis dalam memperkuat literasi kelembagaan serta memberikan pemahaman komprehensif mengenai mekanisme PAW dan PDPPB. Melalui pemutakhiran data yang dilakukan oleh partai politik sejak dini, proses administrasi serta verifikasi pencalonan pengganti di masa mendatang diharapkan dapat berjalan lebih mudah, tertib, dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, narasumber Jauhari, S.E.I., M.Si., anggota Komisi Informasi periode 2021-2025, menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai salah satu prinsip mendasar bagi setiap badan publik. Menurutnya, proses penggantian antarwaktu merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan yang berjalan atas dasar ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui tahapan prosedur, dasar pertimbangan, hingga keputusan yang dihasilkan, sehingga publik terhindar dari disinformasi maupun hoaks.
Lebih lanjut, pengawasan ketat juga difokuskan pada titik-titik rawan agar seluruh pihak penyelenggara dapat bekerja secara transparan. Terdapat tujuh tahapan utama dalam mekanisme PAW, yaitu: informasi dasar hukum, tahapan prosedur, kelengkapan administrasi surat usulan, informasi calon pengganti dan kedudukannya (yang harus berasal dari partai politik dan daerah pemilihan yang sama), verifikasi keabsahan oleh KPU, informasi keputusan resmi, hingga jadwal pelaksanaan pengucapan sumpah atau janji sebagai penanda pelantikan.
Meskipun hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dijamin oleh hukum, Jauhari mengingatkan bahwa pelaksanaan transparansi tetap memegang teguh etika dan regulasi yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, tidak semua berkas administrasi dapat dipublikasikan secara terbuka kepada publik, seperti dokumen identitas pribadi berupa KTP calon pengganti. Hal ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi harus tetap berjalan selaras dengan perlindungan data pribadi dan integritas hukum. (Humas Bawaslu Kota Cirebon)
