Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kota Cirebon Hadiri Pengawasan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Masa Jabatan 2025–2030

Bawaslu Kota Cirebon Hadiri Pengawasan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Masa Jabatan 2025–2030

JAKARTA – Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Devi Siti Sihatul Afiah, S.Pd.I., M.Pd., bersama Anggota Bawaslu, Nurul Fajri, S.Pd.I., M.I.Kom., menghadiri kegiatan Pengawasan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Masa Jabatan 2025–2030 di Jakarta, Kamis (20/2/2025). Kegiatan ini merupakan tahapan akhir dari seluruh rangkaian proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.

Hadirnya jajaran Bawaslu Kota Cirebon dalam agenda tersebut merupakan bentuk komitmen lembaga pengawas pemilu untuk mengawal setiap proses demokrasi hingga tuntas, termasuk momen pelantikan para kepala daerah terpilih. Dalam pelantikan ini, Bawaslu memastikan tidak terjadi pelanggaran etika atau hukum yang mencederai integritas proses demokrasi.

Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Devi Siti Sihatul Afiah, menyampaikan bahwa pengawasan hingga tahap akhir ini penting dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab Bawaslu dalam menjaga integritas proses pemilu. “Tugas pengawasan tidak berhenti setelah pemungutan suara, tapi terus berlanjut hingga kepala daerah resmi dilantik,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kota Cirebon, Nurul Fajri, menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi refleksi atas pelaksanaan Pilkada 2024 secara keseluruhan. Ia berharap kepala daerah terpilih dapat mengemban amanah rakyat dengan integritas, serta menjadikan proses Pilkada yang demokratis sebagai dasar dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dengan selesainya pelantikan ini, maka secara resmi berakhir pula seluruh tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024. Bawaslu Kota Cirebon menyatakan siap menyusun laporan akhir, melakukan evaluasi internal, serta mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk pengawasan pada pemilihan berikutnya demi mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berkeadilan.