Bawaslu Kota Cirebon Serahkan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Barat

BANDUNG – Anggota Bawaslu Kota Cirebon, Mohamad Joharudin, S.Pd., M.Pd., menghadiri kegiatan Penyerahan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024 se-Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada Senin (24/3/2025) di Bandung. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil akhir dari proses penanganan pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pemilu dan Pemilihan Umum 2024 di tingkat provinsi. Laporan ini diserahkan langsung kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari evaluasi pasca-pemilu.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat dan pihak terkait lainnya. Penyerahan laporan akhir ini menjadi bagian penting dari upaya untuk menyusun daftar inventaris masalah (DIM) dalam penanganan pelanggaran yang terjadi selama Pemilu 2024. Proses ini menjadi landasan untuk melakukan evaluasi dan merumuskan langkah-langkah perbaikan dalam pengawasan Pemilu di masa mendatang.

Dalam laporannya, Mohamad Joharudin mengungkapkan bahwa Bawaslu Kota Cirebon telah menjalankan tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran dengan penuh komitmen dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berbagai pelanggaran, baik administratif maupun pidana, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Cirebon melalui koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Laporan akhir ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pelanggaran yang terjadi dan langkah-langkah penyelesaian yang telah diambil.

Pada kesempatan tersebut, Joharudin juga menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan pelanggaran agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap proses pemilu yang berlangsung. Ia mengungkapkan bahwa meskipun tantangan dalam pengawasan pemilu sangat besar, namun kolaborasi yang baik antara Bawaslu, KPU, dan aparat penegak hukum telah memberikan hasil yang maksimal dalam menjaga kualitas dan integritas pemilu.

Sebagai langkah selanjutnya, Bawaslu Provinsi Jawa Barat akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait DIM (Daftar Inventaris Masalah) yang dihasilkan dalam rapat tersebut. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat terwujud pemilu yang lebih baik di masa depan, dengan penanganan pelanggaran yang lebih cepat, tepat, dan efektif.