Daftar Pemilih Presisi Cermin Lindungi Hak Asasi

BANDUNG (23/9) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mengampu kegiatan Rapat Koordinasi yang bertajuk "Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2022 di Provinsi Jawa Barat". Daftar Pemilih yang termutakhirkan, memiliki ketepatan dan kredibilitas telah lama menjadi dambaan kita saat berlangsungnya pesta demokrasi dan perwujudannya telah banyak mengalami pahit getirnya dinamika dalam praktiknya. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat sebagaimana telah diamanatkan regulasi berikhtiar mengawasi setiap proses pemutakhiran data yang harus dicermati dengan teliti dan berbasis validitas pembuktian, tak melulu sekadar angka-angka tanpa makna. Untuk itu, Bawaslu Jabar melaksanakan kegiatan 'Rakor Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan III Tahun 2022 di Provinsi Jawa Barat'.

Zaki Hilmi selaku Kordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi Jawa Barat memaparkan bagaimana silang-sengkarutnya masalah Daftar Pemilih. Dari tahun ke tahun, persoalan krusial kita adalah perihal ketepatan dan validasi data pemilih kita yang masih saja menyisakan persoalan tentang perlindungan hak asasi. “Yang paling disorot perihal DPB ini adalah agar tidak sampai orang yang seharusnya sudah berhak memilih tidak ada dalam data pemilih, begitupun sebaliknya orang yang seharusnya karena ketentuan undang-undang tidak berhak memilih malah tidak dicoret dari daftar pemilih, “ tuturnya menegaskan betapa hak asasi ini mesti diperhatikan dan dilindungi dengan presisi.

Narasumber lain, Yulianto dalam arahannya sebagai Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Barat mewanti-wanti kepada kita semua, terutama jajaran pengawas pemilu di seluruh Jawa Barat agar melakukan verifikasi NIK e-KTP kita apakah terdaftar di Sipol atau tidak. Sedari dini harus dilakukan untuk menghindari nama kita dicatut oleh kepentingan Partai Politik. Yulianto sekaligus juga membuka acara dan mengamanatkan agar tetap menjaga kekompakan dan bahu-membahu mengatasi persoalan-persoalan yang mengemuka di lapangan. Dari kalangan praktisi dan mantan penyelenggara yang hadir saat kegiatan ini, yakni Ketua GP Ansor Jawa Barat Deni Ahmad Haedari mengupas tuntas perihal akuntabilitas daftar pemilih dimulai dari mesti terpusatnya single identity warga negara. Dari sini harusnya perbaikan daftar pemilih dikuatkan tanpa pretensi dan kepentingan apapun yang menciderai demokrasi deliberatif kita. "Pahlawan Pemilu jangan kagok, jadikan Pemilu ini halal dan berkeadilan dan berintegritas. Ini adalah ikhtiar kita membangun Indonesia yang kita cita-citakan bersama, sejahtera, keren dan akuntabel", pungkasnya menyemangati kita semua.

Diakhir acara, Ridwan Raharja sebagai bagian dari staf P2HM Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengingatkan kita agar terus melakukan pengawasan dan pemadanan data yang tepat sasaran, serta mampu menghadirkan tindakan afirmasi yang semakin baik demi terpenuhinya hak asasi warga negara Indonesia tanpa kecuali. Hal ini tercermin dari eksistensi daftar pemilih yang transparan, teraktual dan tepercaya. Mari kita dorong bersama-sama agar berjalan lancar, aman, dan terkendali. (Yustiyadi)

Editor: Febrian Ramadhan Nugroho