Evaluasi Program Kerja Divisi Pengawasan dan Persiapan Pemilu 2024
|
JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) melaksanakan Rapat Evaluasi Program Kerja Divisi Pengawasan Tahun 2021 dan Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemilu Tahun 2024. Kegiatan berlangsung pada Rabu - Kamis, (17-18 November) bertempat di Kantor Bawaslu RI, Jl. MH. Thamrin no 14, Jakarta Pusat.
Dalam kegiatan evaluasi ini, Koordinator Divisi (Koordiv) Pengawasan Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, S.Th.I, M.Si. meminta kepada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mempersiapkan dan menguatkan berbagai kegiatan yang selama ini telah dilaksankan. Yakni, berupa Surat Keputusan (SK) Pusat Pendidikan Partisipatif, data Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), kegiatan Pengawasan Partisipatif, hasil pengisian Sistem Informasi Pengawasan Partisipatif (SIGAP), data staf teknis, dan hasil Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan. "Saya meminta kepada Bawaslu Provinsi, Kota dan Kabupaten melalui Koordiv. Pengawasan untuk membuat evaluasi berbagai kegiatan pengawasan, sehingga hal ini dapat menjadi acuan Bawaslu kedepan untuk membuat kegiatan pengawasan yang lebih baik lagi untuk memperkuat lembaga," ujar Afifudin.
Lebih lanjut disampaikan, bahwa kegiatan SKPP telah dilakukan mulai dari level dasar, menengah hingga tingkat lanjut. Hal ini, katanya, sebagai upaya Bawaslu mempersiapkan masyarakat untuk bersama-sama menjadi Pengawas Partisipatif dalam Pemilu 2024. “Mengingat tahun 2024 akan dilaksankan serentak yakni Pemilu dan Pemilihan, maka sangat diperlukan peran serta masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan, sehingga peran ini tidak saja hanya menjadi tanggungjawab Bawaslu, tetapi menjadi tanggungjawab bersama dalam menyukseskan Pemilu tahun 2024," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, hadir pula Komisioner Bawaslu Kota Cirebon, Devi Siti Sihatul Afiah, S.Pd.I., M.Pd. sebagai perwakilan giat acara nasional tersebut. Kegiatan Evaluasi Program Pengawasan 2021 dan Persiapan Pengawasan Pemilu 2024, sangat memberikan dampak positif. Hal ini dikarenakan kegiatan yang bersifat nasional memberikan informasi yang menyeluruh antar Kabupaten/Kota se-Indonesia. “Bertukar pengalaman terkait program pengawasan yang sudah dilaksanakan dan bertukar gagasan untuk perbaikan program pengawasan kedepan di Pemilu 2024”, pungkas Devi. (Wati Fitrianti)
Editor: Febrian Ramadhan Nugroho
