Lompat ke isi utama

Berita

Rakor Evaluasi Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi Bawaslu Se-Jabar

Rakor Evaluasi Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi Bawaslu Se-Jabar

PURWAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi Bawaslu Se-Jawa Barat, Selasa (16/11) di Hidden Valley, Purwakarta.  Hadir dalam pembukaan Ketua Bawaslu Jabar Abdullah S.TP, Komisioner lainnya, Koordinator Divisi (Koordiv) Humas Lolly Suhenty, S.Sos., M.H, Koordiv Hukum H. Yusup Kurnia, S.IP S.H., Koordiv SDM HM Wasikin Marzuki, Kepala Sekretariat Bawaslu Jabar Drs. Eliazar Barus, M.Si. serta Kepala Pusat Perpustakaan Data dan Informasi Bawaslu RI Lita Agustina, serta Koordiv Hukum dan Humas dari 27 Bawaslu Kabupaten/Kota, serta perwakilan unsur media dan NGO lembaga pemantau pemilu.

Dari laporan Kabag Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Jabar, Angga N Nugraha, S.H. M.H., bahwa keberadaan humas sangat penting bagi keberadaan lembaga Bawaslu serta memberikan pelayanan publik, pelayanan penting good governance dalam pelayanan pemilu. Pada kegiatn evaluasi bersama ini, untuk mengevaluasi serta pemahaman serta strategi kehumasan serta pihak media dan NGO/LSM serta pemantau pemilu. Pada kesempatan kali ini juga diumumkan evaluasi kehumasan dari beberapa platform media sosial  baik instragam, twitter, facebook, website serta inovasi kehumasan. Pada triwulan ketiga ini Kota Cirebon mendapat penghargaan tiga terbaik dalam pengelolaan twitter

Koordiv Hukum, H. Yusup Kurnia menyampaikan, sebagaimana adanya pedoman Undang-Undang Keterbukaan Informasi (UU KIP) yang mendorong adanya Keterbukaan Informasi Publik menjadi daya dorong bagi Bawaslu untuk semakin terbuka. Berkaitan dengan kehumasan, perlu menjadi pembelajaran dari Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 dalam perspektif hukum, dan electoral justice atau pengadilan pemilu. “Jadi teman-teman sangat berkontribusi dalam memberikan pembelajaran atau sanksi sosial dari aspek kehumasan bagi tegaknya keadilan pemilu dari kerja-kerja kehumasan tersebut,” katanya.

Koordiv SDM HM Wasikin Marzuki mengapresiasi atas kinerja kehumasan Bawaslu yang terus menyuarakan kerja-kerja Bawaslu kepada masyarakat. Demikian juga Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Jabar Eliazar Barus menyampaikan bahwa dalam kehumasan tidak akan bisa lepas dari penguatan SDM, dukungan anggaran dan serta evaluasi dari program-program kehumasan yang sudah dilakukan. “Kedepan diharapkan ada ciri khas dari tiap-tiap Kabupaten/Kota agar memiliki ke-khasan masing-masing dari tiap-tiap daerah,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Jabar Abdullah S.TP. menambahkan kehumasan sebagai hal yang penting termasuk dengan melibatkan media, Bawaslu sebagai institusi publik perlu melihat kerja-kerja Bawaslu yang perlu diketahui masyarakat.  “Data-data yang bagus dalam hal pengawasan atau kerja-kerja Bawaslu lainnya itu bisa dikonsumsi oleh publik maka akan tersampaikan ke publik dengan kerja-kerja kehumasan. Tentunya peran Bawaslu di luar tahapan pun perlu disampaikan kepada publik sebagai bentuk aktivitas Bawaslu,” jelasnya.

Kapusdatin Bawaslu RI Lita Agustiana dalam paparannya menyampaikan perlunya digitalisasi data yang nanti dapat diolah sebelum dipublikasikan. Tujuan digitalisasi katanya, agar arsip atau rekaman yang rekaman dapat diakses melalui system computer, online kapanpun dan dimanapun. “Manfaat digitalisasi data juga selain menghemat waktu, aman juga mudah dikontrol. Kemudian kemudahan pemrosesan data akan semakin memudahkan semua pihak,” pungkasnya. (Febrian Ramadhan Nugroho)

Editor: Febrian Ramadhan Nugroho