Perlu Pencermatan DPTb dan DPK dari Pengawas Pemilu

**Koto: Lapas, RS, Apartemen dan Pabrik perlu Diseriusi

BOGOR - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) bersama Bawaslu Kab/Kota se-Jabar, di Kantor Bawaslu Kabupaten Bogor. Kegiatan yang digelar Selasa (19/9) itu dihadiri dua Pimpinan Bawaslu Jawa Barat, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Hj Nuryamah S.E.I., M.H. dan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Drs.Harminus Koto, M.Ikom. Dari Bawaslu Kota Cirebon, dihadiri Wakoordiv. Hukum Pencegahan, Parmas, dan Humas (HP2HM) Mohamad Joharudin, S.Pd., M.Pd. beserta staf Pelaksana Teknis Reza Dwi Pramana.

Menurut Hj. Nuryamah--yang akrab disapa Teh Nury--berpesan agar seluruh koordiv P2HM kab/kota untuk serius mencermati data DPTb dan DPK di tiap kab/kota. "Pencermatan terhadap data DPTb dan DPK ini harus serius dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Kab/Kota, jangan hanya dari data yang ada dari jajaran KPU. Data-data yang ada harus mencerminkan kondisi yang ada di lapangan," pesannya.

Sementara Koordiv. Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jabar Harminus Koto, menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota harus tahu demografi yang ada. Dia mencontohkan dengan adanya keberadaan kampus yang ada dimana mahasiswanya terdapat pemilih yang berasal dari provinsi lain atau negara lain. "Potensi ini harus dianalisis oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan mengetahui datanya. Demikian juga keberadaan pesantren yang ada yang santrinya menginap disana. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2024 apakah mereka akan dipulangkan atau tidak? Data itu ada dan bisa dikerjakan. Kemudian di kota besar, orang yang tinggal di apartemen seperti Bekasi, Depok dan Bogor serta Bandung. Itu harus diseriusi karena kaitannya dengan DPTb semua," jelasnya.

Bang Koto--panggilan akrabnya menambahkan  saat ini yang perlu menjadi pencermatan, LAPAS atau RUTAN apabila datanya dimiliki maka Bawaslu bisa mengetahui kondisi di lapangan. "Harus dicermati apakah hanya memilih capres, atau dia memilih juga DPD RI dan pemilihan lainnya. Belum lagi di rumah sakit untuk dokter, perawat dan petugasnya," tegas Koto seraya menambahkan banyaknya pabrik yang tidak meliburkan karyawannya harus jelas datanya dan bagaimana direkomendasikan agar hak pilih mereka tetap terjaga.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin dalam sambutan tuan rumah mengapresiasi kedatangan seluruh jajaran pengawas pemilu se-Jawa Barat, untuk bersama-sama membahas permasalahan pengawasan DPTb dan DPK. Sebelumnya, Plt Kabag Pengawasan Satrio Nugroho melaporkan bahwa kegiatan Rapat Pengawasan Penyusunan DPTb dan DPK pada Pemilu 2024 diikuti seluruh koordiv Pencegahan dan staf se-Jawa Barat dengan harapan dapat terwujud kualitas pengawasan pemilu untuk DPTb dan DPK yang ada. (MJ/Bawaslu Kota Cirebon)

Editor: Febrian Ramadhan Nugroho