Lompat ke isi utama

Berita

Rapat Pengelolaan Datin dan Monev Keterbukaan Informasi

Rapat Pengelolaan Datin dan Monev Keterbukaan Informasi

BANDUNG - Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Barat ( Bawaslu Jabar) baru saja mengadakan Rapat Pengelolaan Data dan Informasi serta Evaluasi Hasil Keterbukaan Informasi di Aula Mandiri University, Bandung. Acara yang berlangsung pada Jumat (2/8) ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Jabar Zacky M. Zam Zam, Koordinator Divisi Humas dan Data, Muammarullah, Kepala Bagian Hukum dan Data, M. Zarwan, serta Kasubag Andika Pratama. Turut hadir pula anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jabar dan perwakilan dari Bawaslu Kota Cirebon, yaitu Anggota Bawaslu Kota Cirebon Mohamad Joharudin dan Staf M. Ridwan Suhendi.

Ketua Bawaslu Jabar, Zacky M. Zam Zam, membuka acara dengan menekankan pentingnya Keterbukaan Informasi Publik untuk meningkatkan citra dan peran lembaga. Ia menjelaskan bahwa Komisi Informasi berperan dalam memantau keterbukaan informasi di lembaga-lembaga publik, termasuk Bawaslu. "Bawaslu sangat fokus pada peningkatan Keterbukaan Informasi Publik. Ini penting agar hasil kerja kita bisa sampai ke masyarakat. Mari kita perhatikan kegiatan ini dan berkolaborasi dengan Komisi Informasi untuk mengevaluasi sejauh mana keterbukaan informasi telah dilakukan oleh lembaga kita," ujar Zacky.

Sementara itu, Koordinator Divisi Humas dan Data Bawaslu Jabar, Muammarullah, mengungkapkan bahwa rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan pengelolaan informasi publik. Ia menegaskan bahwa Bawaslu di tingkat kabupaten/kota harus dapat menyediakan informasi yang dapat diakses oleh publik dengan inovatif, profesional, dan andal. "Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Sebagai lembaga publik, Bawaslu wajib menyediakan informasi tersebut. Ini juga merupakan bagian dari upaya untuk memastikan keterbukaan secara hierarkis melalui Bawaslu RI dan melibatkan Komisi Informasi," jelas Muammarullah.

Dalam laporannya, Kepala Bagian Hukum dan Data, M. Zarwan, menginformasikan bahwa acara ini juga mencakup evaluasi keterbukaan informasi publik serta penyampaian materi dari dua narasumber terkait Keterbukaan Informasi Publik. Acara ini diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga dalam melayani masyarakat. (MJ/Kota Cirebon)